Palangka Raya, turinews.co.id – Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, didampingi Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, menemui keluarga almarhum Akhmad Rizani, petugas yang gugur saat bertugas dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), di Palangka Raya, Kamis (10/9/26).
Kunjungan tersebut dilakukan di sela agenda kerja Wapres meninjau penanganan karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan, termasuk Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Kehadiran Wapres bersama Gubernur Kalteng menjadi bentuk penghormatan dan ungkapan belasungkawa atas dedikasi serta pengorbanan almarhum di garis depan.
Wapres Gibran menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan sekaligus memberikan penghargaan atas jasa almarhum.
“Saya menyampaikan duka cita mendalam, saya mohon maaf atas kejadian ini dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa-jasa beliau dalam penanganan karhutla,” ungkap Wapres.
Selain bersilaturahmi dengan keluarga almarhum, Wapres juga berdialog dengan para petugas pemadam karhutla yang bertugas di lapangan. Ia memberikan apresiasi dan dukungan moril atas kerja keras petugas yang terus berupaya memadamkan titik api dan menangani dampak karhutla.
Wapres menegaskan petugas di lapangan merupakan ujung tombak penanganan karhutla. Karena itu, keselamatan dan kesehatan mereka harus menjadi prioritas.
“Terima kasih atas kerja keras Bapak Ibu dalam memadamkan titik api mulai dari awal terjadinya kebakaran. Bapak Ibu adalah ujung tombak pelaksana di lapangan. Mohon tetap jaga keselamatan dalam bekerja. Gunakan APD sesuai prosedur dan sebisa mungkin menjaga kesehatan,” tuturnya.
Lebih lanjut, Wapres menekankan penanganan karhutla harus dilakukan secara menyeluruh. Upaya tidak hanya fokus pada pemadaman, tetapi juga memperhatikan keselamatan masyarakat terdampak, keberlangsungan hidup satwa liar, dan kelestarian habitat.
Perlindungan terhadap kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas juga perlu menjadi perhatian agar mereka mendapatkan layanan yang memadai selama situasi karhutla berlangsung.
Di akhir, Wapres meminta setiap langkah penanganan dilakukan berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Penanganan harus terukur, efektif, tepat sasaran, dan didukung komunikasi terbuka agar masyarakat mendapat informasi yang jelas mengenai kondisi dan langkah pemerintah dalam menangani Karhutlah.( red/ BPMI Satwapres )
