Oplus_131072
Palangka Raya, turinews.co.id/ – Sekretaris Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, Bryan Iskandar, meminta pemerintah daerah memperkuat pengawasan terhadap peredaran beras di wilayah provinsi ini, khususnya terkait dugaan beras oplosan.
Menurut Bryan, isu beras oplosan biasanya muncul ketika terjadi kelangkaan stok di pasaran. Karena itu, langkah antisipasi perlu disiapkan agar masyarakat tidak dirugikan.
“Fenomena beras oplosan ini bukan hal baru. Biasanya terjadi saat stok kosong. Kami dari DPRD bersama Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Bulog, dan BPS terus berkoordinasi agar pasokan di Kalteng tetap terjaga,” ujarnya, Kamis (17/07/25).
Selain memastikan ketersediaan pasokan, ia menilai pengawasan terhadap jalur distribusi beras, baik di pasar tradisional maupun modern, perlu ditingkatkan. Hal ini guna menjamin standar mutu sekaligus keamanan pangan bagi masyarakat.
Bryan juga mendorong agar koordinasi lintas sektor diperkuat dengan melibatkan aparat penegak hukum seperti Polda Kalteng dan Kejaksaan Tinggi. Penindakan tegas terhadap praktik oplosan dinilai penting karena dapat merugikan petani lokal sekaligus mengancam ketahanan pangan daerah.
“Saya yakin kolaborasi lintas sektor yang dibangun Pak Gubernur bisa membuahkan hasil, khususnya dalam penanganan beras oplosan di Kalteng,” tambah politisi Partai NasDem ini.
Ia berharap semua pihak lebih aktif melakukan pengawasan di lapangan agar kualitas beras terjamin.( Es)
