Palangka Raya, turinews.co.id – Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Tengah Aisyah Thisia Agustiar Sabran menegaskan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi fokus utama dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029, dengan keluarga sebagai fondasi utama peningkatan kualitas generasi menuju Indonesia Emas 2045.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting serta Penilaian Kinerja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Rabu (29/4/2026).
“Saya menyambut baik pelaksanaan Rakorda ini sebagai momentum strategis untuk memperkuat sinergi dan komitmen bersama dalam mendukung program prioritas nasional, sekaligus mewujudkan visi Kalteng Berkah, Kalteng Maju menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Ia menekankan, tahun 2026 merupakan tahun kedua implementasi RPJMD dan Renstra 2025–2029 yang menempatkan SDM sebagai modal utama pembangunan. “Dalam konteks ini, pembangunan keluarga menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas generasi,” tambahnya.
Aisyah juga menyampaikan komitmen Kalimantan Tengah dalam percepatan penurunan stunting yang menunjukkan tren positif, dari 27,4 persen pada 2021 menjadi 22,1 persen pada 2024, dengan target 20,6 persen pada 2025 dan 18,80 persen pada 2026. “Capaian ini patut disyukuri, namun perlu upaya yang lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Menurutnya, stunting tidak hanya persoalan kesehatan, tetapi juga berkaitan erat dengan kualitas hidup, produktivitas, dan daya saing daerah, terutama dalam menghadapi bonus demografi dan tantangan penuaan penduduk. “Jika tidak ditangani serius, kita akan kehilangan generasi emas yang seharusnya jadi motor pembangunan,” katanya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan Program Bangga Kencana memiliki peran strategis dalam pembangunan keluarga sepanjang siklus kehidupan, dengan fokus pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
“Berbagai program prioritas terus diperkuat, seperti Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING), Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), pemanfaatan platform digital, program pemberdayaan lansia (SIDAYA), serta Program Makan Bergizi Gratis bagi ibu hamil, menyusui, dan balita,” jelasnya.
Ia menambahkan, keberhasilan program sangat ditentukan oleh sinergi lintas sektor, koordinasi yang efektif, serta kualitas pelaksanaan di daerah. Rakorda ini menjadi forum koordinasi sekaligus evaluasi berbasis data. “Saya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dan memastikan setiap intervensi tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat,” imbuhnya.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden menyampaikan capaian prevalensi stunting Kalteng mengalami penurunan dari 23,5 persen pada 2023 menjadi 22,1 persen pada 2024. “Penurunan ini patut disyukuri, namun dengan target 18,8 persen pada 2026, diperlukan upaya yang lebih optimal,” ungkapnya.
Ia menegaskan, upaya percepatan penurunan stunting perlu didukung peningkatan kualitas data melalui monitoring dan evaluasi, pengukuran 31 indikator layanan, evaluasi realisasi anggaran, serta identifikasi kendala sebagai dasar perbaikan kebijakan.
“Data yang akurat adalah kunci. Intervensi harus berbasis bukti, menyasar keluarga berisiko, dan dipastikan konvergen di tingkat desa/kelurahan,” kata Linae.
Selain itu, lanjutnya, sebagian besar Indikator Kinerja Utama (IKU) Program Bangga Kencana tahun 2025 telah mencapai kategori minimal “Baik”. “Namun masih terdapat indikator yang perlu menjadi perhatian, yakni persentase kehamilan tidak diinginkan, yang juga berkaitan erat dengan upaya penurunan stunting,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Wahyuniati, yang hadir secara daring, menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045.
“Seluruh pihak diharapkan dapat menyusun strategi bersama untuk meningkatkan capaian program, sekaligus mengatasi berbagai tantangan yang masih dihadapi di lapangan,” tuturnya.
Ia juga menegaskan komitmen pemerintah pusat melalui program prioritas pembangunan keluarga yang terintegrasi dengan delapan program prioritas nasional, termasuk penguatan ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi keluarga, hingga percepatan penurunan stunting berbasis keluarga. Wahyuniati mengapresiasi Kalteng yang konsisten mendorong kolaborasi pentahelix dalam penurunan stunting
Kegiatan ini juga dirangkai dengan penyerahan penghargaan kepada pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah yang telah menyelesaikan dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025–2029 serta penilaian kinerja stunting tahun 2025. Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen daerah dalam perencanaan pembangunan keluarga yang berbasis data kependudukan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri yang diwakili Direktur SUPD III Fauzan Hasan (daring), Bupati/Walikota se-Kalimantan Tengah, Ketua TP PKK Kabupaten/Kota, serta para pemangku kepentingan dari perangkat daerah, instansi vertikal, akademisi, dunia usaha, dan media.
Rakorda Bangga Kencana 2026 menegaskan bahwa pembangunan keluarga adalah hulu dari pembangunan SDM. Dengan intervensi yang konvergen, data yang valid, dan kolaborasi kuat antara pemerintah, PKK, dunia usaha, dan masyarakat, Kalteng optimistis mencapai target penurunan stunting 18,80 persen pada 2026 dan mencetak generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. (es )
