Palangka Raya, pilarkalimantan.com – Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran menyampaikan laporan resmi perkembangan penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026 kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Minggu (23/8/2026).
Laporan tersebut mencakup perkembangan situasi Karhutla, kesiapan sumber daya dan sarana prasarana, mobilisasi personel gabungan, hingga kebutuhan dukungan pemerintah pusat dalam menghadapi puncak musim kemarau Agustus 2026.
Berdasarkan data Posko Penanganan Darurat Bencana (PDB) Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah per 21 Agustus 2026, tercatat sebanyak *19.992 titik hotspot* dengan *1.639 kejadian Karhutla*. Luasan terbakar yang telah ditangani tim darat mencapai *4.499,21 hektare*, sedangkan estimasi luasan terbakar berdasarkan citra satelit Landsat 8 OLI/TIRS Kementerian Kehutanan mencapai *7.634,46 hektare*.
Secara nasional, pada periode Januari–Juni 2026, luas Karhutla di Kalimantan Tengah menempati peringkat kesembilan dari 38 provinsi. Kondisi ini menjadi perhatian seiring meningkatnya intensitas kebakaran memasuki puncak musim kemarau.
BPB-PK Kalteng mencatat Agustus 2026 sebagai periode paling signifikan. Dalam 18 hari pertama tercatat *14.659 titik hotspot*, *798 kejadian*, dan *2.824,42 hektare* lahan terbakar, yang telah melampaui akumulasi Januari–Juli 2026.
Peningkatan Karhutla juga berdampak pada kualitas udara. Berdasarkan data ISPU Net KLH per 22 Agustus 2026 pukul 07.00 WIB, dari 6 stasiun aktif, 3 wilayah berada di kategori *Sangat Tidak Sehat* yaitu Kasongan, Kuala Kurun, dan Buntok. Sementara Palangka Raya, Sampit, dan Puruk Cahu berada di kategori *Tidak Sehat*.
Untuk memperkuat penanganan, Gubernur telah menetapkan *Status Siaga Darurat Bencana Karhutla* melalui Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/142/2026 yang berlaku 26 Mei – 31 Oktober 2026. Sejumlah kabupaten/kota seperti Kotim, Kobar, Palangka Raya, dan Barsel juga telah menetapkan status tanggap darurat.
Sebanyak *10.700 personel* disiagakan secara terpadu, terdiri dari BPBD, TNI, Polri, Dinas Kehutanan, DLH, Manggala Agni, Damkar, KPH, serta *5.303 personel relawan* dari MPA, TSAK, Balakar, dan Redkar.
Dukungan operasi udara dari BNPB meliputi 1 unit pesawat Cessna Hybrid untuk OMC, 1 unit helikopter patroli, dan 4 unit helikopter water bombing. OMC telah dilaksanakan dalam 3 periode.
Dalam laporan tersebut, Gubernur juga menyampaikan sejumlah tantangan seperti keterbatasan sarana pemadaman, akses lokasi yang sulit, serta terbatasnya sumber air dan dukungan operasional.
Pemprov Kalteng mengusulkan penguatan melalui penambahan hingga *7 unit helikopter water bombing* di Sampit dan Pangkalan Bun, penambahan peralatan pemadaman darat, dukungan *Dana Siap Pakai (DSP)* dari BNPB, serta pembangunan sumur bor dan embung di lokasi rawan Karhutla.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi peningkatan Karhutla. Optimalisasi personel, sarana prasarana, patroli udara dan darat, pemadaman, serta operasi modifikasi cuaca dilakukan sebagai bagian dari langkah terpadu untuk menekan dampak Karhutla selama puncak musim kemarau,” tegas Gubernur.
Laporan ini menjadi dasar penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan pusat agar penanganan Karhutla berjalan cepat, terukur, dan efektif di seluruh wilayah Kalteng.( red )
