Agustiar Sabran menyerahkan paket beras dalam Gerakan Pangan Murah di Palangka Raya.
Palangka Raya, turinews.co.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam rangka Hari Jadi ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah di kawasan Bundaran Besar Palangka Raya, Senin (18/5/26). Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran sebagai upaya menjaga stabilitas harga pangan sekaligus membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
Ratusan warga sudah mengantre sejak pukul 07.00 WIB untuk mendapatkan paket sembako bersubsidi. Antrean tertib dengan sistem kupon yang dibagikan sehari sebelumnya melalui RT/RW dan instansi pemerintah.
Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa peringatan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Tengah tidak hanya bersifat seremonial, tetapi harus menjadi momentum memperkuat kepedulian dan keberpihakan kepada masyarakat.
“Kami tidak ingin Hari Jadi Bumi Tambun Bungai hanya sekadar diperingati secara seremonial, namun harus dijadikan momentum untuk memperkuat rasa kepedulian, kebersamaan, dan keberpihakan kepada masyarakat,” ujar Agustiar Sabran.
Ia mengatakan, Gerakan Pangan Murah merupakan bentuk komitmen nyata pemerintah daerah untuk mendahulukan kepentingan masyarakat, khususnya di tengah kondisi efisiensi anggaran yang sedang dilakukan pemerintah.
“Meski saat ini kita sedang mengencangkan ikat pinggang akibat turunnya anggaran, namun program-program yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat akan tetap menjadi prioritas,” tegasnya. Ia menyebut anggaran untuk GPM berasal dari refocusing belanja non-prioritas dan dukungan CSR BUMN/BUMD.
Menurutnya, melalui kegiatan tersebut pemerintah berharap dapat membantu meringankan beban masyarakat ekonomi kecil, termasuk ASN Golongan I dan II serta PPPK, agar tetap dapat membeli bahan pangan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
“Gerakan Pangan Murah ini juga menjadi langkah strategis menjaga stabilitas harga dan stok bahan pangan, sehingga inflasi dapat terkendali. Jangan sampai inflasi pangan menggerus daya beli masyarakat,” tambahnya. Data BPS April 2026 mencatat inflasi Kalteng 2,1% yoy, dengan komoditas beras dan bawang merah menjadi penyumbang terbesar.
Gubernur juga menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi seluruh elemen dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah.
“Sinergi dan kolaborasi semua elemen menjadi kunci keberhasilan program pembangunan untuk menyukseskan Asta Cita Bapak Presiden dan visi misi Kalteng Berkah, Kalteng Maju,” ucapnya. Ia meminta Dinas Ketahanan Pangan, Bulog, dan pelaku usaha terus memantau harga di pasar tradisional agar tidak terjadi lonjakan.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden dalam laporannya menyampaikan bahwa pelaksanaan Gerakan Pangan Murah bertujuan menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok, meningkatkan akses dan daya beli masyarakat terhadap pangan, serta mengendalikan laju inflasi daerah.
Ia menjelaskan, kegiatan tersebut terlaksana melalui kolaborasi sejumlah perangkat daerah lingkup Pemprov Kalteng bersama Perum BULOG Kalimantan Tengah, ID FOOD, pelaku usaha pangan, dan UMKM lokal. “Ini bukti bahwa kolaborasi pentahelix bisa berjalan. Pemerintah, BUMN, swasta, dan masyarakat bersatu menjaga harga,” kata Linae.
Adapun komoditas yang disediakan dalam Gerakan Pangan Murah antara lain beras premium, beras SPHP, bawang merah, bawang putih, minyak goreng, gula konsumsi, telur ayam ras, daging ayam beku, sayuran, buah-buahan, ikan segar, hingga berbagai produk UMKM. Seluruh komoditas tersebut dijual dengan subsidi harga sebesar 30 persen di bawah harga pasar.
Contohnya, beras SPHP 5 kg dijual Rp 55.000 dari harga pasar Rp 78.000, minyak goreng kemasan 2 liter Rp 28.000 dari Rp 40.000, dan telur ayam ras Rp 22.000 per kg dari Rp 31.000. Setiap warga yang terdaftar hanya boleh membeli satu paket untuk mencegah penimbunan.
Lebih lanjut, Linae menyebutkan sasaran penerima manfaat dalam kegiatan ini mencapai lebih dari 5.600 orang yang terdiri dari PNS Golongan I dan II, PPPK penuh waktu maupun paruh waktu, tenaga outsourcing, serta masyarakat ekonomi kecil yang terdata melalui DTKS.
“Kami juga buka layanan khusus bagi ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas agar tidak perlu antre lama,” jelasnya. Pemprov menargetkan GPM akan digelar di 14 kabupaten/kota hingga Desember 2026.
Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Tengah Yuliansah Andrias, Direktur Utama PT Bank Kalteng Maslipansyah, Kepala Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah Erwin Budiana, serta sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Bank Indonesia Kalteng mengapresiasi GPM sebagai instrumen pengendalian inflasi yang efektif. “Gerakan ini langsung menyentuh masyarakat dan terbukti menekan ekspektasi harga di tingkat konsumen,” ujar Yuliansah Andrias. Pemprov Kalteng berharap GPM mampu menjaga inflasi tetap di kisaran 2,5±1% sesuai target nasional.( red )
