Oplus_131072
Palangka Raya, turinews.co.id/ – Suara Isu pemerataan pembangunan kembali mencuat dalam aksi unjuk rasa mahasiswa di depan gedung DPRD Kalimantan Tengah, Senin (01/09/25). Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua Fraksi PAN DPRD Kalteng, Tomy Irawan Diran, menegaskan bahwa pembangunan yang merata merupakan kewajiban yang tidak boleh dipandang sebelah mata.
“Pemerataan pembangunan itu wajib, tidak boleh lagi ada blok-blok. Hanya saja, kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi anggaran nasional yang menuntut efisiensi,” ujar Tomy yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalteng.
Menurutnya, pemerataan bukan hanya soal menghadirkan keadilan bagi masyarakat di perkotaan, tetapi juga menjawab kebutuhan warga di pelosok yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur maupun layanan publik. Ia menambahkan, pembagian pembangunan tetap akan memperhatikan tupoksi pemerintah baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.
Tomy juga memahami keresahan mahasiswa yang menuntut pemerataan nyata di lapangan. Karena itu, ia mendorong adanya sinergi lintas level pemerintahan agar kebijakan pembangunan lebih tepat sasaran. “Efisiensi anggaran memang tantangan, tapi komitmen pemerataan tidak boleh luntur. Pembangunan harus bisa dirasakan oleh semua,” tegasnya.
Aksi mahasiswa hari itu tidak hanya menyoroti soal pemerataan pembangunan. Massa juga menuntut DPRD Kalteng memperketat evaluasi kinerja pemerintah daerah, menolak raperda kenaikan gaji anggota DPRD, mendesak lahirnya perda terkait perlindungan buruh dan sistem upah adil, hingga menekankan pentingnya peran aktif DPRD dalam menyelesaikan konflik agraria.( Es )
