Palangka Raya, pilarkalimantan.com – Wakil Ketua III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Junaidi, kembali menyoroti berbagai persoalan yang menjadi aspirasi masyarakat dalam setiap pelaksanaan reses. Menurutnya, masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi sehingga perlu perhatian serius dan tindak lanjut pemerintah daerah melalui program pembangunan yang tepat sasaran.
“Kami sebagai wakil rakyat berkewajiban menyerap aspirasi masyarakat. Ada beberapa sektor yang kembali menjadi perhatian utama kami,” ujar Junaidi, baru-baru ini.
Ia menjelaskan pembangunan daerah tidak bisa dilakukan instan karena harus menyesuaikan kemampuan anggaran dan skala prioritas. Meski begitu, kebijakan pemerintah diharapkan tetap fokus pada kebutuhan masyarakat yang paling mendesak.
“Setiap program pembangunan harus benar-benar diarahkan pada persoalan yang paling dibutuhkan masyarakat agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal,” katanya.
Menurut Junaidi, ada lima sektor yang paling banyak disampaikan masyarakat saat reses, yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perekonomian, serta seni, budaya, dan keagamaan. Dari kelima sektor itu, persoalan infrastruktur dan kondisi perekonomian menjadi isu yang paling dominan dikeluhkan warga.
“Kita memahami anggaran yang tersedia tidak besar, namun masyarakat berharap pemerintah provinsi tetap dapat memaksimalkan potensi yang ada untuk perbaikan,” ungkapnya.
Sekretaris DPD Partai Demokrat Kalimantan Tengah itu menilai keterbatasan infrastruktur masih menjadi kendala yang menghambat mobilitas masyarakat dan distribusi barang di sejumlah wilayah. Karena itu, peningkatan kualitas jalan dan fasilitas publik lainnya perlu terus menjadi prioritas.
“Infrastruktur yang memadai akan memberikan dampak positif terhadap aktivitas masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” tuturnya.
Selain itu, Junaidi juga menyoroti kondisi perekonomian masyarakat yang belum sepenuhnya pulih. Ia menyebut masih ada warga yang kesulitan mendapat pekerjaan, bahkan sejumlah perusahaan di beberapa daerah menghentikan operasional sehingga berdampak pada kesempatan kerja.( red )
