Agustiar Sabran memimpin pelantikan Pengurus DAD dan BATAMAD Kalteng di Aula Jayang Tingang.
Palangka Raya, turinews.co.id – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Agustiar Sabran selaku Ketua Umum Dewan Adat Dayak Kalteng melantik Pengurus DAD dan BATAMAD se-Kalimantan Tengah, bertempat di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Jumat (22/05/26).
Suasana khidmat menyelimuti aula dengan hadirnya para tetua adat, pemangku adat, dan pengurus dari 14 kabupaten/kota. Pelantikan ini menjadi salah satu agenda puncak rangkaian HUT ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah.
Pelantikan ditandai dengan pembacaan Surat Keputusan DAD Kalteng oleh Sekretaris Umum Yulindra Dedy, dilanjutkan pemasangan Mandau dan Peteng Tengang didampingi Parada/Tandak kepada Ketua DAD Kabupaten/Kota, serta prosesi Tampung Tawar oleh basir sebagai simbol penguatan amanah dan tanggung jawab adat.
Mandau dan Peteng Tengang yang disematkan bukan sekadar atribut, melainkan simbol tanggung jawab menjaga kehormatan, keadilan, dan keselamatan masyarakat adat.
Dalam sambutannya, Gubernur H. Agustiar Sabran menegaskan bahwa pelantikan tersebut bukan sekadar agenda organisasi rutin, melainkan momentum penting untuk memperkuat koordinasi, menyatukan langkah, dan menyamakan persepsi dalam menghadapi dinamika sosial, budaya, maupun ekonomi di Kalteng.
Menurutnya, Prov. Kalteng merupakan daerah yang kaya tidak hanya dari sisi sumber daya alam, tetapi juga keberagaman suku, budaya, dan agama. Di tengah arus modernisasi dan investasi yang terus berkembang, tantangan sosial yang dihadapi masyarakat pun semakin kompleks, mulai dari sengketa lahan, kesenjangan sosial, hingga gesekan antarkomunitas.
“Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita memiliki tanggung jawab besar menjaga harmoni agar pilar-pilar kebangsaan tetap kokoh berdiri. DAD harus hadir sebagai penyejuk dan penengah,” ucap Gubernur.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur menekankan tiga fokus utama yang harus menjadi ruh pergerakan DAD ke depan.
Pertama, fokus pada penanganan dan pencegahan konflik. Ia menegaskan DAD harus menjadi lembaga yang proaktif, bukan reaktif, dengan mampu mendeteksi sejak dini potensi konflik di tengah masyarakat sebelum berkembang menjadi sengketa yang lebih besar. Dalam penyelesaian perselisihan, ia meminta agar dialog dan musyawarah tetap dikedepankan, dengan kelembagaan adat hadir sebagai jembatan yang netral, adil, dan terpercaya.
Kedua, penguatan kearifan lokal sebagai bagian dari instrumen hukum, moral, dan pendidikan. Gubernur menyampaikan falsafah Huma Betang yang mengandung nilai kebersamaan, toleransi, dan gotong royong harus terus diwujudkan melalui hukum adat, ritual perdamaian, serta nilai-nilai luhur warisan leluhur Dayak.
Ia juga berharap DAD mampu memastikan pembangunan ekonomi dan investasi yang masuk ke Kalimantan Tengah tetap berjalan selaras dengan penghormatan terhadap hak-hak adat dan pelestarian budaya lokal. Selain itu, perhatian terhadap generasi muda juga menjadi hal penting, salah satunya melalui dorongan penerapan muatan lokal sehari berbahasa Dayak di sekolah-sekolah sebagai langkah konkret menjaga keberlangsungan bahasa Dayak agar tetap hidup dan lestari. “Bahasa Dayak jangan sampai punah di tanahnya sendiri,” tegasnya.
Ketiga DAD dan BATAMAD diminta terus berperan sebagai mitra strategis pemerintah daerah dan aparat keamanan dengan mengedepankan prinsip koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi. Sinergi tidak hanya dilakukan dengan pemerintah daerah, tetapi juga bersama Forkopimda, para pemangku kepentingan, dan sektor swasta dalam menjaga harkat dan martabat masyarakat adat Dayak, melestarikan adat istiadat, serta menjaga keamanan dan ketertiban di Kalteng
Melalui kegiatan tersebut, Gubernur berharap kepengurusan DAD dan BATAMAD Kabupaten/Kota yang baru dilantik dapat terus solid, berintegritas, dan bersinergi dengan pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum.
“Dengan prinsip melayani masyarakat adat Dayak, marilah kita menjaga hubungan antar pengurus yang sejuk, demokratis, dan penuh rasa kekeluargaan demi mewujudkan Kalimantan Tengah yang semakin Berkah, Maju, dan Sejahtera,” pungkasnya.
Prosesi pelantikan juga dirangkaikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Penguatan Program Kependudukan dan Pembangunan Keluarga melalui Integrasi Nilai-Nilai Budaya Lokal dan Kearifan Adat Dayak di Prov. Kalteng. MoU ini melibatkan BKKBN Kalteng dan DAD untuk memasukkan nilai adat dalam program stunting, KB, dan penguatan keluarga.
Turut hadir unsur Forkopimda Provinsi Kalteng, Presiden Majelis Adat Dayak Nasional Marthin Billa, para Bupati/Wali Kota se-Kalteng, Pj. Sekda Kalteng Linae Victoria Aden, Kepala OPD lingkup Pemprov Kalteng, Staf Khusus Gubernur Herson B. Aden dan Leonard S. Ampung, pengurus DAD Provinsi Kalimantan Tengah, serta Kepala BATAMAD Provinsi dan Kabupaten/Kota. ( red )
