PALANGKA RAYA, turinesw.co.id – Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran menegaskan komitmen pemerintah daerah terhadap keterbukaan informasi publik melalui penguatan sinergi dengan insan pers. Hal itu disampaikan dalam pertemuan bersama jajaran media di Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Jumat (17/04/26).
Pertemuan yang turut dihadiri jajaran kepala perangkat daerah tersebut menjadi forum dialog strategis antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan jurnalis dari berbagai platform media, mulai dari cetak, daring, televisi, hingga radio.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Pemprov Kalteng menjaga komunikasi yang sehat, terbuka, dan konstruktif dengan media massa sebagai salah satu pilar demokrasi. Pemerintah menilai, hubungan yang harmonis dengan pers penting untuk memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan tersampaikan secara utuh kepada masyarakat.
Dalam sambutannya, Agustiar Sabran menegaskan bahwa pers memiliki posisi penting dalam mendukung kemajuan daerah. Selain sebagai penyampai informasi, media juga menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen untuk terus membuka ruang komunikasi dan transparansi informasi kepada media sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik,” ujarnya.
Ia menambahkan, media berperan strategis dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang objektif, akurat, dan berimbang terkait program pemerintah. Tanpa peran pers, kata Agustiar, risiko distorsi informasi di tengah derasnya arus media sosial akan semakin tinggi. Karena itu, kolaborasi menjadi kunci agar visi Kalimantan Tengah yang maju dan sejahtera dapat terwujud.
“Pers bukan sekadar penyampai informasi, tetapi juga mitra strategis pemerintah dalam memperkuat pembangunan daerah,” tegasnya.
Sesi dialog berlangsung dinamis. Sejumlah jurnalis menyampaikan isu strategis yang berkembang di masyarakat. Salah satu sorotan utama adalah maraknya aktivitas tambang liar di beberapa wilayah. Insan pers juga menyuarakan aspirasi masyarakat agar pemerintah mempercepat penetapan wilayah pertambangan rakyat (WPR) dan memberikan kepastian legalitas. Legalitas tersebut dinilai penting agar aktivitas pertambangan rakyat dapat berjalan sesuai aturan, memberi kontribusi pada PAD, sekaligus meminimalkan kerusakan lingkungan.
Menanggapi hal tersebut, Agustiar Sabran mengapresiasi masukan media. Ia menegaskan bahwa pemerintah terus mencermati berbagai persoalan, tidak hanya sektor pertambangan, tetapi juga stabilitas ekonomi dan pengendalian inflasi yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat.
“Terima kasih atas seluruh masukan, kritik, dan pemberitaan positif dari rekan-rekan media. Semua persoalan yang berkembang saat ini menjadi perhatian serius pemerintah,” katanya.
Gubernur memastikan Pemprov Kalteng akan terus menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Fokus jangka pendek diarahkan pada menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, terutama menjelang hari besar keagamaan, serta memperkuat ekonomi daerah melalui pemberdayaan UMKM dan hilirisasi komoditas unggulan.
Pada kesempatan yang sama, Plt Kepala Diskominfosantik Kalteng, Rangga Lesmana, memaparkan sejumlah program prioritas pemerintah. Salah satunya pelaksanaan Kartu Huma Betang Sejahtera, program bantuan yang menyasar kelompok masyarakat rentan. Rangga menekankan pentingnya validasi data agar program tepat sasaran. “Harapan kita, penerima manfaat Kartu Huma Betang Sejahtera benar-benar sesuai sasaran program gubernur,” ujarnya.
Sementara itu, Pj Sekda Kalteng Linae Aden menekankan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara pemerintah dan insan pers secara berkelanjutan. Menurutnya, sinergi yang kuat bukan hanya dibutuhkan saat ada persoalan, melainkan harus dibangun dalam komunikasi rutin. “Sinergi yang kuat menjadi fondasi penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan di Kalimantan Tengah,” ucap Linae.
Pertemuan di Istana Isen Mulang ini ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat saluran komunikasi dua arah. Pemprov Kalteng membuka diri terhadap konfirmasi, klarifikasi, serta masukan dari media, sementara insan pers didorong tetap menjaga prinsip jurnalistik, verifikasi, dan keberimbangan dalam pemberitaan. Dengan kolaborasi tersebut, pemerintah berharap setiap capaian pembangunan tersampaikan dengan baik dan setiap persoalan di lapangan dapat cepat direspons untuk kepentingan masyarakat Kalteng. ( red )
