Heriyus dan Sjafrie Sjamsoeddin bersalaman, mengenakan seragam cokelat dan hijau di acara Kunker Menhan.
Puruk Cahu, turinews.co.id – Bupati Murung Raya (Mura), Heriyus, menyambut Kunjungan Kerja (Kunker) Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin, bersama Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di wilayah operasional PT. Asmin Koalindo Tuhup (AKT), Desa Tumbang Bauh, Selasa (7/4/26). Kunjungan ini terkait penggantian plang penguasaan menjadi plang penyitaan oleh Kejaksaan Agung RI terhadap aset PT. AKT yang diduga terkait pelanggaran hukum di sektor pertambangan dan kehutanan.
Bupati Heriyus menyampaikan apresiasi atas langkah tegas Pemerintah Pusat dalam menindak dugaan pelanggaran hukum di sektor sumber daya alam. “Pemerintah Kabupaten Murung Raya mendukung penuh langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh Satgas PKH dan Kejaksaan Agung. Ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan dan menegakkan aturan yang berlaku,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa Pemda siap bersinergi dengan aparat penegak hukum dalam mengawasi dan menertibkan aktivitas pertambangan agar sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan. “Kami akan terus mendukung upaya pemerintah pusat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Murung Raya,” tambahnya.
Satgas PKH juga mengimbau perusahaan agar menjalankan kegiatan usaha secara legal dan mematuhi regulasi yang berlaku. “Pemerintah tidak akan mentolerir pengelolaan sumber daya alam secara ilegal. Kami akan terus mengawasi dan menindak setiap pelanggaran yang terjadi,” tegasnya.
Kehadiran rombongan Satgas PKH disambut unsur Forkopimda Kabupaten Mura dan stakeholder terkait lainnya. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan mencegah potensi penyalahgunaan sumber daya alam di masa mendatang.
Dalam kesempatan tersebut, Jaksa Agung RI juga menyampaikan bahwa penyitaan aset PT. AKT merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam sumber daya alam. “Kami akan terus mengawasi dan menindak setiap pelanggaran yang terjadi, demi kepentingan masyarakat dan lingkungan,” ujarnya.
Panglima TNI juga menambahkan bahwa penertiban kawasan hutan merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban nasional. “Kami akan terus mendukung upaya pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan dan menegakkan aturan yang berlaku,” katanya.
Kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat dalam menjaga kelestarian lingkungan dan menegakkan aturan yang berlaku di sektor pertambangan dan kehutanan. Pemerintah Provinsi Kalteng terus berkomitmen untuk bersinergi dengan pemerintah pusat dan aparat penegak hukum dalam mendukung penegakan hukum dan peningkatan tata kelola sumber daya alam. ( red)
